Papua Barat Perkuat Sistem Kesehatan Bersama UGM

logo-ugm8 Maret 2018, bertempat di Graha Wiyata lantai 3, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, berlangsunglah Lokakarya Dukungan Penguatan Sistem Kesehatan di Papua dan Papua Barat. Lokakarya ini difasilitasi oleh Kedutaan Australia melalui program KOMPAK. Penguatan sistem kesehatan memang merupakan salah satu agenda yang diusung oleh KOMPAK untuk memperbaiki kualitas layanan di fasilitas kesehatan. KOMPAK melihat bahwa sistem kesehatan yang efektif sangat ditentukan oleh kerja bersama sektor kesehatan dan non-kesehatan. Sistem kesehatan yang efektif akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik, perlindungan sosial dan pengurangan tingkat kemiskinan. KOMPAK memfasilitasi sebuah roundtable discussion antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

KOMPAK

Lokakarya ini bertujuan untuk (1) mendapatkan identifikasi awal bottlenecks penyelenggaraan sistem kesehatan di Papua dan Papua Barat, (2) memperoleh gambaran umum tentang penguatan sistem kesehatan, sistem rujukan, tata kelola rumah sakit dan jaminan kesehatan di wilayah terpencil, (3) mendapatkan identifikasi awal peluang dan tantangan pelaksanaan jaminan kesehatan di wilayah terpencil, dan (4) menyusun rencana tindak lanjut kerja sama penguatan sistem kesehatan Papua dan Papua Barat.

Delegasi dari Provinsi Papua terdiri atas Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan unsur RSUD Dok II Jayapura. Sedangkan delegasi dari Provinsi Papua Barat berjumlah lebih banyak dan lebih lengkap. Selain dari jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, juga hadir Kepala Bidang Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Papua Barat dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua Manokwari. Melengkapi delegasi Provinsi Papua Barat juga hadir Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Provinsi Papua Barat yang juga selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi Papua Barat yang juga selaku Direktur RSUD Kabupaten Sorong dan Direktur RSUD Kabupaten Manokwari yang juga selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Papua Barat. Dari pihak UGM hadir Dekan dan Wakil Dekan FKKMK UGM dan berbagai unsur PKMK, termasuk juga dari Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM. Sebuah komposisi yang lengkap yang menjanjikan sebuah roundtable discussion yang mendalam. Apalagi ditambah dengan kehadiran utusan Kedutaan Australia, KOMPAK dan Landasan-2.

Setelah pembukaan dan perkenalan yang dipandu oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, dari PKMK UGM, dilanjutkan dengan paparan secara berturut-turut oleh dr. Silwanus Sumule, SpOG (Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua) dan dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes. (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat) yang menggambarkan bagaimana situasi pengelolaan rumah sakit, sistem rujukan dan implementasi jaminan kesehatan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Merespons paparan dari dua Provinsi tersebut, masukan diberikan oleh PKMK dan brainstorming dilakukan oleh seluruh peserta.

trisnantoro-266x300
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD.

Prof. Laksono mengingatkan bahwa kalau kita ingin memperkuat sistem kesehatan di Papua dan Papua Barat yang wilayahnya luas dan tersebar, maka hampir tidak mungkin hal tersebut dilakukan tanpa menggunakan teknologi informasi. Beliau mendorong digunakannya teknologi informasi misalnya melalui telekonferensi (webinar) rumah sakit untuk knowledge sharing, baik untuk kelompok manajemen, klinisi maupun IT (information technology). Papua Barat didorong untuk dapat ikut aktif dalam webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau UGM. Merespons hal ini, Direktur RSUD Kabupaten Sorong, dr. Jerry Nikijuluw, SpB, menyatakan bahwa selaku RS Rujukan Provinsi, RSUD Kabupaten Sorong menyanggupi untuk segera menyediakan perangkat telekonferensi. Selain melalui telekonferensi, penggunaan teknologi informasi juga dapat diterapkan melalui telemedicine. Sejak akhir tahun lalu, Kementerian Kesehatan telah memfasilitasi Papua Barat untuk mengimplementasikan telemedicine (klik Selangkah Lebih Dekat dalam Penerapan Telemedicine di Papua Barat, Telemedicine : Memperkuat Sistem Pelayanan Kesehatan DTPK di Papua Barat). Tahun 2018 ini, implementasi telemedicine di Papua Barat dimulai. Masih ada kendala yang dijumpai di tingkat operasionalisasi telemedicine, misalnya yang terjadi ketika Puskesmas Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan melakukan TeleEKG ke RSUD Kabupaten Sorong sebagai RS Pengampu awal Maret yang lalu. Hasil brainstorming merekomendasikan dilakukannya penguatan tatakelola telemedicine.

Astrid-Kartika
dr. Astrid Kartika, MPP

dr. Astrid Kartika, MPP, Unit Manager Human Development Section, Kedutaan Australia menyatakan, “Kami senang sekali bisa mendukung kerja sama antara UGM dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mencari terobosan-terobosan dalam penguatan sistem dan layanan kesehatan. Jelas sekali terlihat dalam diskusi komitmen yang tinggi dari kedua belah pihak: komitmen untuk bekerja sama dan juga komitmen untuk selalu mencari jalan dalam mengatasi masalah-masalah pelayanan dan sistem kesehatan di dua provinsi tertimur Indonesia. Namun, memang tidak mudah bekerja di dan untuk Papua dan Papua Barat, tidak mudah mengejar ketertinggalan yang cukup masif. Saya berharap semua pihak menghargai upaya-upaya pemerintah maupun universitas seperti UGM, Unhas, dll dalam upaya ini”.

Akhir dari roundtable discussion tersebut, para pihak sepakat untuk segera menindaklanjuti lokakarya ini dengan langkah-langkah konkrit. Memorandum of Understanding (MoU) akan dilakukan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan UGM, dengan lingkup penguatan pada hal-hal berikut namun tidak terbatas pada: (1) manajemen RS, termasuk sistem rujukan dan sister hospital, (2) telemedicine, (3) jaminan kesehatan, dan (4) KKN tematik.

.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog di WordPress.com

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: