Kapitasi Oh Kapitasi

Pada tanggal 4 April 2018 yang lalu, Dunia Perkapitasian dihentakkan dengan Siaran Pers dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan ICW tahun 2017 pada 26 Puskesmas di 14 Provinsi ditemukan potensi fraud dalam pengelolaan dana kapitasi. Ada 1 temuan yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada 1 temuan terkait manipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi dan ada 5 temuan yang berkenaan dengan penarikan biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan.

bimtek-jjknBerselang sehari kemudian, berita KOMPAS tanggal 5 April 2018, mengguncang kembali Dunia Perkapitasian. Berita tersebut mensinyalir bahwa ada 3 triliun dana kapitasi mengendap alias belum dimanfaatkan. Berita itu juga dilengkapi dengan informasi di mana saja dan berapa besar pengendapan dana kapitasi terjadi. Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatra Utara tergolong sebagai 5 Provinsi terbanyak dalam nominal sisa dana kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2016. Bilangannya mulai dari 145 milyar sampai 498 milyar. Sementara itu, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara tergolong sebagai 5 Provinsi dengan nominal sisa dana kapitasi di FKTP tahun 2016 yang terendah.

img-20180421-wa0017.jpg
dr. Victor sedang memaparkan sisa dana kapitasi di Puskesmas tahun 2016

“Ketika mendapat informasi tersebut, saya tidak langsung gembira bahwa Papua Barat termasuk 5 yang terendah, karena kita perlu melihat persentasenya dari seluruh dana yang sudah dibayarkan BPJS Kesehatan kepada seluruh FKTP di Papua Barat tahun 2016. Kita belum bisa mengatakan apakah sisa dana kapitasi sebesar 10,79 milyar di Papua Barat itu besar atau kecil. Setidaknya kita harus tahu dulu persentasenya dan perbandingannya dengan Provinsi lainnya. Dan saya sudah meminta informasi tambahan dari BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat,” kata dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes., Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam Pertemuan Optimalisasi Kendali Mutu Kendali Biaya Pelayanan Primer pada tanggal 17 April 2018.

.facebook_1524238995550
Peserta pertemuan sedang menyimak paparan narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Selama tahun 2016, BPJS Kesehatan telah menyalurkan dana kapitasi kepada 150 Puskesmas di Papua Barat sebesar Rp. 51.433.058.850,- Angka tersebut belum termasuk dana kapitasi pada FKTP lainnya, seperti Klinik Pratama dan Dokter/Dokter Gigi Praktik Mandiri. “Dengan demikian, sisa dana kapitasi pada Puskesmas di Papua Barat tahun 2016 adalah sebesar 21%. Persentase ini di bawah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 51% dan di atas Provinsi Maluku Utara yang hanya 17%. Dari data-data ini kita mendapat gambaran besaran masalah ini. Namun, terlepas dari angka-angka tersebut, yang jelas masih ada permasalahan dalam pemanfaatan dana kapitasi khususnya di Puskesmas di Papua Barat yang perlu diselesaikan,” lanjut Victor dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari tersebut.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah mengapa masih banyak tersisa dana kapitasi yang belum dimanfaatkan oleh Puskesmas? Apakah Puskesmas tidak membutuhkan dana? Tampaknya itu bukan jawaban yang masuk akal. Puskesmas masih membutuhkan dana untuk menjalankan fungsi Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)-nya. Apakah Puskesmas takut memanfaatkan dana kapitasi? Apakah tidak tahu cara memanfaatkannya? Atau apakah salah prosedur dalam memanfaatkan dana tersebut? Ketiga kemungkinan jawaban tersebut hampir merupakan sebuah keniscayaan.

facebook_1524238975973.jpg
Siti Sangadah, S.Far, Apt. sedang menyampaikan paparan tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi

Untuk itu, dalam kesempatan Pertemuan Optimalisasi Kendali Mutu Kendali Biaya Pelayanan Primer yang dilaksanakan di Mansinam Beach Hotel Manokwari tersebut, Siti Sangadah, S.Far., Apt, narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempresentasikan tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi kepada seluruh peserta pertemuan. Siti menjelaskan, “Minimal ada 4 regulasi yang harus diketahui, dipahami dan dikuasai oleh setiap orang yang terkait dengan pengelolaan dana kapitasi, yaitu (1) Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, (2) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan JKN, (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 990/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, dan (4) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.”

Siti menegaskan, “Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja dana kapitasi JKN yang telah disusun oleh Kepala Puskesmas sebelumnya. Hal tersebut harus dilakukan setiap tahun, termasuk pengusulan penetapan nama calon bendahara kapitasi dan nomor rekening kapitasi Puskesmas secara kolektif kepada Kepala Daerah. Tanpa itu semua, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak dapat mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sebaliknya, PPKD juga tidak bisa menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Dengan demikian, Kabupaten/Kota yang belum menuangkan pendapatan dan belanja dana kapitasinya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD nya, praktis dana kapitasinya tidak bisa dan tidak boleh digunakan oleh Puskesmas”.

facebook_1524238956775.jpg
Diskusi panel bersama para narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Inspektorat Kabupaten Manokwari dan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Dalam pertemuan ini juga dihadirkan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Manokwari dan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Manokwari menyampaikan paparan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas, sedangkan narasumber Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menyampaikan materi tentang Fraud dalam Pengelolaan Dana Kapitasi.

Para narasumber Inspektorat Kabupaten Manokwari mengingatkan agar para Kepala dan Bendahara JKN Puskesmas serta pengelola JKN di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dapat mempelajari regulasi-regulasi yang berlaku terkait pemanfaatan dana kapitasi, sehingga pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas di Kabupaten Manokwari bisa lebih prosedural. Inspektorat Kabupaten Manokwari siap melakukan pendampingan dan mengambil langkah-langkah lainnya yang diperlukan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Manokwari, agar dana kapitasi Puskesmas 2018 bisa segera dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

20180417_162628
Paparan narasumber dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Narasumber dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menyampaikan tentang pengertian fraud, jenis-jenis fraud dan bagaimana fraud bisa dicegah. Salah satu narasumber menyatakan bahwa fraud atau kecurangan adalah induk dari korupsi dan gratifikasi. Fraud juga bisa terjadi dalam pemanfaatan dana kapitasi. Terkait fraud di Papua Barat, narasumber tersebut berkomentar, “Terlalu banyak dan terlalu berani”.

 

facebook_1524238829756.jpg
Foto bersama seluruh peserta pertemuan

Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk berbagai pihak. Austin Dwi Wardhani, Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Kantor Cabang Manokwari BPJS Kesehatan menyatakan, “Kami akan memfasilitasi pertemuan serupa di Kabupaten-Kabupaten lainnya berdasarkan prioritas. Kami menilai pertemuan ini memberi manfaat untuk berbagai pihak”. Harapan serupa juga telah disampaikan oleh dr. Victor kepada dr. Anurman Huda, MM, AAK, Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan saat bertemu pada Pertemuan Nasional Pelayanan Primer Tahun 2018 yang berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 18-20 April 2018, agar pertemuan serupa dapat dilaksanakan juga di Kantor Cabang Sorong BPJS Kesehatan.

 

-DoVic 200418-

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog di WordPress.com

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: