Mengantisipasi implementasi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2015, Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas di Aston Niu Hotel, Manokwari pada tanggal 13-15 Juni 2019. Selain peserta dari 13 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, hadir pula secara mandiri pemilik atau penanggung jawab teknis delapan Klinik Pratama yang ada di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong.
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2015 yang mengubah regulasi sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 99 tahun 2013 salah satunya mengamanatkan bahwa dalam bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dipersyaratkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) telah terakreditasi. Ketentuan ini akan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2021.
Selama ini, dari FKTP yang ada di Provinsi Papua Barat baru Puskesmas-lah yang telah melakukan langkah-langkah menyongsong diberlakukannya regulasi tersebut. “Sampai saat ini, baru sepertiga Puskesmas di Papua Barat yang telah terakreditasi. Tepatnya baru 52 dari 159 Puskesmas. Masih ada satu Kabupaten di Papua Barat yang belum satupun Puskesmasnya terakreditasi, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk diketahui, Provinsi lainnya yang masih ada Kabupaten yang Puskesmasnya belum satupun terakreditasi tinggal Provinsi Sumatera Utara (1 Kabupaten) dan Provinsi Papua (13 Kabupaten). Masih tersisa waktu satu setengah tahun untuk membawa dua pertiga Puskesmas lainnya di Papua Barat untuk terakreditasi,” kata dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes., yang menjadi salah satu narasumber dalam pertemuan tersebut.
Bagaimana dengan Klinik Pratama sebagai bagian FKTP lainnya? Bagi Klinik Pratama pun akan diberlakukan ketentuan yang sama dalam bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk memberikan gambaran kepada Klinik Pratama tentang Standar dan Instrumen Akreditasi Klinik Pratama, maka narasumber dari Kementerian Kesehatan, Komisi Akreditasi FKTP dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memberikan materi tentang Kebijakan Akreditasi, Overview Bab I-IV Standar dan Instrumen Akreditasi serta Tata Laksana Pendampingan dan Survei Akreditasi Klinik.
Tentang dilibatkannya Klinik Pratama milik swasta dalam pertemuan ini, drg. Christine Krimadi dari Klinik Ryouf yang telah beroperasi sejak 2014 menyatakan, “Melalui pertemuan ini, kami merasa dilibatkan dalam program nasional (akreditasi). Selama ini, kami dipandang sebatas mencari profit dan tidak mengedepankan pelayanan. Padahal, kami juga menjadi bagian dalam sistem pelayanan kesehatan setempat yang sedikit banyak menyumbang angka untuk beberapa cakupan program nasional. Hanya saja kondisi take and give tidak tercipta dalam beberapa hal.” Sementara Sr. Vitaline, CB dari Klinik Fatima Kabupaten Fakfak mengungkapkan isi hatinya, “Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan yang mengerti pergulatan hati hamba-Nya. Kata akreditasi membuat saya dan teman-teman stres serta menimbulkan rasa tidak mampu untuk menjalaninya.Namun, Tuhan tidak melepas saya berjalan dalam ketidakberdayaan. Melalui undangan dan semangat yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak (red. Martin Ubra) saya akhirnya ikut dalam pertemuan persiapan akreditasi ini.”
Apakah pertemuan ini memberi manfaat? Sekali lagi drg. Christine yang menjalankan Klinik yang beralamat di Jl. Sorong-Klamono km 19 Aimas, Kabupaten Sorong menjelaskan, “Kami jadi lebih paham menyangkut akreditasi. Mengelola elemen pelayanan itu ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Di awal, kami merasa akan banyak mengalami kendala. Saat ini, kami sudah dapat me-mapping dan membuat langkah-langkah untuk melaksanakannya. Akreditasi ini terasa baru bagi kami. Kami terbiasa bekerja dengan hal yang biasa. Kami harus mulai berubah bekerja dengan cara yang standar.” Melengkapi pendapat tersebut, Sr. Vitaline, CB menambahkan, “Saya diberikan pencerahan dan pandangan yang benar. Rasa tidak mampu menjadi optimis. Dalam kesadaran bahwa akreditasi sangat penting untuk kami dan pasien kami. Panduan akreditasi bagi saya merupakan bahan untuk merefleksikan apakah yang selama ini dilakukan sudah sesuai koridornya atau banyak penyimpangan. Kami diajak kembali untuk yang sebenarnya.”
Akreditasi adalah salah satu cara untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bermutu. Akreditasi bukan semata karena takut diputus kerja samanya dengan BPJS Kesehatan. Ada atau tidak ada BPJS Kesehatan, akreditasi harus tetap bisa diraih. “Akreditasi mempunyai nilai penting bagi Klinik Pratama. Jika sudah terakreditasi, Klinik mempunyai standar yang baku, sehingga tercipta kepercayaan pasien serta keamanan dan keselamatan bagi pasien dan bagi Klinik itu sendiri. Dari segi cost akan menjadi lebih terukur dan efisien. Itu menguntungkan dari segi pengelolaan bisnis, namun tetap mengedepankan pelayanan yang menjangkau masyarakat pengguna jasa layanan kami,” kata drg. Christine. Sebaliknya, Sr. Vitaline, CB yang mengelola Klinik Fatima yang beroperasi sejak 1984 menyampaikan sejumlah tantangan, “Membangun kesadaran seluruh staf untuk mau berubah dari kenyamanan semu ke kenyamanan yang sesungguhnya akan menjadi tantangan tersendiri. Tantangan lainnya adalah melengkapi SDM agar sesuai standar sementara SDM tersebut tidak mudah didapatkan di daerah serta tentu kebutuhan pendanaan untuk merenovasi Klinik.”
Menyadari peran Klinik Pratama dalam sistem pelayanan kesehatan di suatu daerah, beberapa Kabupaten dan Kota sudah bertekad akan melibatkan dalam kegiatan-kegiatan terkait yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, misalnya dalam Workshop Keselamatan Pasien atau Workshop Audit Internal. Ayo! Maju bersama dalam akreditasi Klinik Pratama dan Puskesmas.
-DoVic 170619–
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 
Tinggalkan komentar